Bandar Lampung,
expost.co.id
Di tengah harapan akan Pilkada yang bersih dan bermartabat, Koalisi Pengawas Demokrasi Provinsi Lampung resmi terbentuk. Melibatkan unsur masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi, Koalisi ini siap mengawal PSU Pesawaran dengan integritas dan keberanian. Rabu,(07/05/2025)
Langkah ini diambil sebagai upaya preventif mengantisipasi praktik kecurangan seperti pelanggaran Netralitas ASN, Politik Uang (money politics), Intimidasi, serta Manipulasi Suara.
Sebagai Garda terdepan pengawasan partisipatif, Koalisi ini berkomitmen memantau setiap tahapan Pilkada Kabupaten Pesawaran secara ketat. Relawan yang telah dilatih dan tersebar di ±759 TPS akan bekerja dengan prinsip independen, transparan, dan akuntabel. Fokus utama mencakup:
Netralitas ASN: Memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau fasilitas pemerintah oleh aparatur sipil negara.
Politik Uang: Mendeteksi dan melaporkan praktik pemberian imbalan materi untuk memengaruhi pilihan pemilih.
Intimidasi: Mencegah tekanan terhadap pemilih, saksi, atau pihak terkait demi menjaga kebebasan berpendapat.
Manipulasi Suara: Mengawasi proses penghitungan suara, rekapitulasi, dan distribusi logistik pemilu untuk menghindari kecurangan teknis.
“Kami tidak akan tinggal diam jika menemukan indikasi pelanggaran. Seluruh temuan akan dilaporkan ke BAWASLU dan penegak hukum untuk ditindaklanjuti,” tegas ANTO, Koordinator Koalisi, selaku penanggung jawab aksi pengawasan. Koalisi juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat untuk memperkuat pengawasan kolaboratif.
Pembentukan koalisi pemantau pemilu di tingkat provinsi ini juga merupakan respon kami atas pembentukan pemantau pemilu oleh LSM FOKAL Kabupaten Pesawaran yang dideklarasikan 5 Mei lalu, sebagai bentuk keseriusan kami atas harapan PSU Pesawaran yang benar-benar bebas dari segala bentuk curang dan pelanggaran. Ke depannya kami akan berkolaborasi dengan PPI FOKAL dalam pemantauan setiap tahap Pilkada sampai pada rekapitulasi penghitungan suara di TPS dan memastikan PSU berjalan dengan baik.
Dukungan teknologi seperti sistem pelaporan digital dan pemantauan media sosial akan dimaksimalkan untuk mengidentifikasi pelanggaran secara real-time. Koalisi juga berkoordinasi dengan lembaga pengawas resmi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi guna memperkuat integritas proses demokrasi ini.
“Pilkada yang bersih adalah hak rakyat. Kami mengajak seluruh warga Pesawaran aktif melaporkan pelanggaran dan bersama-sama menjaga martabat kedaulatan suara,” tambah ANTO, Koordinator.
Koalisi Pengawas Demokrasi Provinsi Lampung terdiri dari gabungan organisasi masyarakat, aktivis, dan akademisi yang fokus pada penguatan demokrasi.
Kehadiran mereka di 759 TPS menjadi bukti komitmen menjadikan Pilkada Kabupaten Pesawaran sebagai contoh proses elektoral yang berintegritas. ( Zul )
