Pesawaran Lampung-
Xpost.co.id-
Kegiatan Penyuluhan Sadar Hukum dan Kamtibmas (DARKUMKANTIBMAS) Gelombang I yang diselenggarakan oleh DPP Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAL) bekerja sama dengan LBH Pesenggiri Lampung, serta didukung oleh DPK APDESI se-Pesawaran dan DPC APDESI Kabupaten Pesawaran, sukses digelar di Aula Islamic Center Pesawaran, Senin (18/5/2026).
Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang merupakan perwakilan kepala desa dan aparatur desa dari enam kecamatan, yakni Kecamatan Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, dan Way Khilau. Pelaksanaan dibuat dalam dua gelombang guna menyesuaikan jarak tempuh peserta dari beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Pesawaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut IPTU YS. Anggi Siregar didampingi Kasat Binmas Polres Pesawaran IPTU M. Hidayatullah mewakili Kapolres Pesawaran, Asoka Salim mewakili Inspektorat Kabupaten Pesawaran, para tamu undangan, serta ratusan peserta dari perwakilan desa.
Adapun n
arasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai instansi, di antaranya Kurniati P. Sari dari Inspektorat Kabupaten Pesawaran, IPDA Kristop dari Polres Pesawaran, serta Satrya Surya Pratama dari Akademisi Universitas Saburai.Mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Alvie Granito Panditha, Kasat Intelkam Polres Pesawaran IPTU YS. Anggi Siregar didampingi Kasat Binmas IPTU M. Hidayatullah menyampaikan apresiasi kepada DPP FOKAL atas terselenggaranya kegiatan penyuluhan DARKUMKANTIBMAS di Kabupaten Pesawaran.
Dalam sambutan tertulis Kapolres Pesawaran disampaikan bahwa kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
“Hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Saat ini tantangan gangguan kamtibmas semakin kompleks, mulai dari potensi konflik sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga kejahatan siber seperti hoaks dan judi online,” ujarnya.
Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, pihak kepolisian berharap masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kehadiran organisasi seperti DPP FOKAL sangat dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat. Kami berharap rekan-rekan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan,” lanjutnya.
Sementara itu, Asoka Salim yang mewakili Inspektorat Kabupaten Pesawaran juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan DARKUMKANTIBMAS yang digelar DPP FOKAL bersama LBH Pesenggiri Lampung bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pesawaran.
Ia menjelaskan bahwa Inspektorat memiliki fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan akuntabel, transparan, dan terbebas dari penyimpangan.
Menurutnya, kegiatan penyuluhan seperti ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi para peserta, khususnya aparatur desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Selain membangun kesadaran hukum, pengelolaan dana desa juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kesadaran hukum harus dibangun mulai dari tingkat desa, karena pemerintah desa menjadi ujung tombak pelayanan dan pengelolaan anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Asoka Salim.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP FOKAL Abzari Zahroni atau yang akrab disapa Bung Roni menyampaikan bahwa kegiatan DARKUMKANTIBMAS merupakan bentuk nyata dukungan organisasi terhadap pemerintah dan institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kegiatan DARKUMKANTIBMAS ini adalah upaya FOKAL mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya mendukung tugas-tugas Polri di tengah masyarakat,” ujarnya.
Bung Roni juga berharap kegiatan tersebut dapat membuka ruang sinergi dan kolaborasi lintas organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan, demi terciptanya kesadaran hukum yang mandiri di tengah masyarakat.
“Kami berharap melalui kegiatan ini terbuka ruang sinergi dan kolaborasi antarorganisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Sehingga cita-cita pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta memperkuat kamtibmas dapat tercapai. Kami juga berharap ke depan semakin banyak organisasi dan instansi yang melakukan kegiatan serupa sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” tambahnya.
Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah desa dalam kegiatan tersebut sangat penting karena desa merupakan garda terdepan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.
“Desa memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum dari tingkat bawah. Pemerintah desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari edukasi hukum, koordinasi bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, hingga menjaga stabilitas sosial di wilayah masing-masing,” tutupnya. ( Zul )
