CILEGON – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Grand Krakatau Hotel pada Senin (5/10/2026).
Mengusung tema “Membuka Akses Pasar dan Memperkuat Ekosistem Pengusaha Lokal di Sektor Industri Banten”, forum ini memfokuskan pembahasan pada penguatan kolaborasi serta strategi retensi bisnis di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIPPI Erik Hidayat, Ketua DPD HIPPI Banten Syaiful Bahri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten Adi Darma, perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banten Agustan, serta Direktur Utama BPRS CM Kota Serang Eni Nuraeni.
Turut hadir Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Tubagus Regiasa Fajar yang mewakili Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
Ketua DPD HIPPI Banten, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa fokus utama dari agenda tahunan ini adalah memperkokoh konsolidasi internal organisasi sekaligus membangun kemitraan lintas sektor.
Langkah ini diambil agar para pelaku usaha lokal mampu melakukan transformasi bisnis guna meningkatkan skala usaha mereka.
“Sesuai dengan tema yang diusung, agenda pertama kami adalah melakukan konsolidasi dan kolaborasi antara HIPPI Banten dengan pengurus di tingkat kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Kedua, kami menghadirkan narasumber dari OJK, LPSE, Disperindag, dan instansi terkait lainnya untuk mengakselerasi pertumbuhan usaha para anggota melalui dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan, salah satu luaran konkret dari Rakerda ini adalah komitmen keterlibatan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan organisasi, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh iklim usaha di Banten.
Merespons dinamika perekonomian yang belum stabil, Syaiful menjelaskan bahwa HIPPI Banten berkomitmen menjaga daya tahan para pengusaha lokal sekaligus mendorong mereka untuk adaptif dalam menangkap peluang pasar baru.
Berdasarkan pengamatan organisasi, sektor bisnis swasta murni dinilai relatif lebih resilien dibandingkan dengan sektor usaha yang bergantung pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini tengah mengalami penyesuaian (rasionalisasi).
Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif penyelenggaraan Rakerda ini. Sekretaris Disperindag Banten, Tubagus Regiasa Fajar, menyampaikan komitmen pemprov untuk bersinergi erat dengan para pengusaha lokal.
“Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh dan siap berkolaborasi dengan jajaran pengurus HIPPI Banten. Bapak Wakil Gubernur bahkan telah mengagendakan pertemuan khusus dengan pengurus DPD HIPPI Provinsi Banten pada kesempatan mendatang, karena pada hari ini beliau berhalangan hadir,” kata Regiasa saat membacakan sambutan resmi.
Salah satu bagian acara yang paling menarik perhatian dan memicu antusiasme tinggi dari para peserta adalah sesi talkshow interaktif bersama regulator dan instansi teknis pemerintahan.
Sesi ini menghadirkan Kepala OJK Provinsi Banten Adi Darma serta perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banten Agustan sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Kepala OJK Provinsi Banten, Adi Darma, menekankan pentingnya peran OJK dalam meningkatkan tata kelola sektor keuangan di Indonesia.
Sesuai dengan kewenangan absolutnya, OJK bertugas mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan secara terintegrasi, termasuk industri perbankan yang menjadi urat nadi permodalan para pengusaha.
Adi Darma menyampaikan bahwa tugas utama OJK saat ini difokuskan pada penguatan aspek perlindungan konsumen dan penegakan kepatuhan lembaga jasa keuangan.
Secara spesifik, ia memaparkan tiga fungsi krusial yang sedang dijalankan secara masif oleh OJK, yakni optimalisasi Layanan Pengaduan Konsumen, pengelolaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta Pemantauan Iklan Lembaga Jasa Keuangan di berbagai media sosial maupun media massa lainnya guna mencegah praktik penipuan atau informasi yang menyesatkan.
Melengkapi perspektif finansial tersebut, perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banten, Agustan, turut memaparkan peran vital biro tersebut sebagai pusat pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Dalam penjelasannya, ia menguraikan bahwa biro ini mengemban tugas utama mulai dari menyiapkan perumusan kebijakan daerah dan memberikan pelayanan teknis, hingga melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah secara terbuka melalui unit kerja pengadaan.
Selain itu, biro ini juga menjalankan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi proses e-procurement berbasis web, serta aktif melakukan pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, hingga memberikan advokasi hukum dan penguatan tata kelola pengadaan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Kombinasi materi dari kedua narasumber ini langsung memicu banjir pertanyaan dari para pelaku usaha daerah yang hadir untuk membedah persoalan konkret di lapangan, termasuk kendala teknis modal kerja dan akses pasar digital.
“Banyak anggota kami yang menghadapi kendala pada SLIK OJK akibat pinjaman daring (pinjol), meskipun kondisi fundamental usaha mereka sebenarnya sehat. Ada pula kasus pelaku usaha yang memiliki dua badan hukum, namun salah satunya mengalami wanprestasi sehingga menghambat pengajuan kredit perusahaan lainnya.
Kami telah menyampaikan permohonan solusi kepada pihak OJK. Sementara terkait LPSE, kami memberikan edukasi komprehensif bagi anggota yang belum memahami prosedur teknis masuk ke dalam sistem e-procurement pemerintah,” urai Syaiful.
Menanggapi hal tersebut, Adi Darma memberikan pemahaman regulasi terkini serta solusi taktis penyelesaian SLIK. Di sisi lain, Agustan bersama tim LPSE berkomitmen memberikan asistensi berkelanjutan agar pengusaha lokal pribumi dapat memenuhi standar kualifikasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
Dalam kesempatan yang sama, DPD HIPPI Banten secara resmi meluncurkan portal digital www.hippibanten.com. Situs web ini kini dapat diakses oleh para pelaku usaha di wilayah Banten untuk mendapatkan informasi terkini mengenai dunia usaha serta melakukan pendaftaran keanggotaan secara daring.
Dari perspektif nasional, Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat menginstruksikan agar DPD HIPPI Banten mempererat soliditas organisasi dan memperluas jejaring bisnis hingga ke tingkat pusat.
DPP HIPPI juga mendorong percepatan penyusunan pangkalan data (database) pelaku usaha daerah guna mempermudah pemetaan potensi bisnis strategis.
Syaiful menambahkan bahwa salah satu poin rekomendasi utama dalam Rakerda ini adalah tuntutan pelibatan pengusaha lokal secara langsung dalam setiap investasi asing maupun domestik yang masuk ke Provinsi Banten.
“Arahan dari pengurus pusat adalah menyatukan barisan, bergerak bersama dan membangun jaringan antardan intra-provinsi. Melalui Rakerda ini, kami merekomendasikan agar DPP HIPPI memfasilitasi hubungan langsung antara anggota di daerah dengan investor yang masuk ke Banten. Upaya ini juga akan terus kami dorong bersama Disperindag Banten,” ungkapnya.
Rakerda yang dilanjutkan dengan Sidang Pleno Tiga Komisi ini berhasil merumuskan 45 poin rekomendasi formal yang nantinya akan dibawa ke tingkat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI.
“Kami akan menyaring 45 rekomendasi tersebut menjadi 10 rekomendasi prioritas untuk dijadikan agenda utama program kerja ke depan. Kami memilih program yang terukur dan tepat saran agar memberikan dampak nyata bagi seluruh pengurus dan pelaku usaha di Banten,” tutup Syaiful Bahri saat menerima berkas hasil pleno secara simbolis.
Ditutup Parade Batik Cahaya Pengusaha Banten
Rangkaian acara Rakerda HIPPI Banten ini ditutup dengan gelaran Parade Batik Cahaya Pengusaha Banten dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober.
Peragaan busana yang mengusung tema “Harmoni Dalam Balutan Batik Indonesia” tersebut menampilkan koleksi busana dari desainer Youna yang menonjolkan kekayaan wastra Nusantara dengan visualisasi yang elegan dan modern guna mengangkat potensi industri fesyen lokal di Provinsi Banten.
