Kepsek Puji Jangan Bungkam! Ketua P2SP Mengaku Tak Paham Pembangunan, Suami Justru Jadi Mandor Revitalisasi

Lampung Selatan — Pelaksanaan program revitalisasi di SD Negeri 4 Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan. Hal ini menyusul pengakuan Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Solihin, yang menyatakan dirinya kurang memahami persoalan teknis pembangunan, meskipun dipercaya menjabat sebagai ketua panitia.


Saat dikonfirmasi awak media mengenai keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut, Solihin mengaku bahwa dirinya hanya ditunjuk sebagai Ketua P2SP. Ia juga menyebut latar belakang pekerjaannya sebagai petani menjadi salah satu alasan dirinya kurang memahami urusan pembangunan.

"Kalau soal pembangunan itu saya kurang paham karena saya ini cuma petani. Saya hanya ditunjuk saja sebagai Ketua P2SP," ungkap Solihin.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab P2SP, khususnya dalam aspek koordinasi, pengelolaan kegiatan, pengawasan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Sorotan lainnya muncul saat awak media mendatangi SDN 4 Karang Anyar pada Selasa (17/11/2026) untuk meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Sekolah, Puji, terkait pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Sebelumnya, awak media bertemu dengan seorang guru bernama Catur Wanti yang menyampaikan bahwa kepala sekolah berada di lingkungan sekolah atau lokasi kegiatan revitalisasi.

Namun, setibanya di lokasi, awak media tidak menemukan kepala sekolah. Justru seorang pria bernama Darmawan berada di lokasi dan memperkenalkan dirinya sebagai suami kepala sekolah sekaligus guru olahraga di sekolah tersebut.

"Saya suami Kepsek, nama saya Darmawan, sekaligus guru olahraga di sekolah ini. Ibu Kepsek sudah pulang. Beliau berpesan kalau ada yang perlu disampaikan cukup dengan saya, nanti saya sampaikan," ujar Darmawan.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan, pembagian tugas, serta dasar penunjukan Darmawan dalam kegiatan revitalisasi. Terlebih, yang bersangkutan juga memiliki hubungan keluarga dengan kepala sekolah.

Meski demikian, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak sekolah maupun pihak penyelenggara program untuk memastikan bagaimana mekanisme penunjukan tenaga pelaksana dan pembagian kewenangan dalam kegiatan tersebut.

Dua keterangan yang diperoleh awak media tersebut menjadi perhatian, terutama terkait sejauh mana P2SP menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program revitalisasi.

Publik berhak mengetahui bagaimana struktur pelaksana kegiatan dibentuk, siapa yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana proses pengawasan dan pertanggungjawaban pekerjaan dilakukan.

Awak media telah berupaya menghubungi Kepala SDN 4 Karang Anyar, Puji, melalui nomor telepon 0812xxx2773 untuk meminta konfirmasi mengenai peran Ketua P2SP serta keterlibatan suaminya dalam pelaksanaan revitalisasi tersebut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun klarifikasi dari kepala sekolah.

Penunjukan langsung P2SP Tidak Dibenarkan Juknis

Penunjukan langsung P2SP oleh kepala sekolah sebenarnya tidak dibenarkan secara Juknis. 
Cara memilih dan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk program revitalisasi sekolah dilakukan melalui mekanisme musyawarah sekolah yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Anggota P2SP dipilih berdasarkan kualifikasi, latar belakang, dan peran spesifik yang dibutuhkan dalam mengelola dana swakelola secara mandiri. 

Kuat dugaan kepala sekolah menunjuk P2S yang tidak mengerti teknis pekerjaan untuk  kepentingan tertentu

Bila dilihat dari aturan yang ada, P2SP mestinya dipilih berdasarkan pemahaman P2SP terkait teknis pembangunan, dan tata kelola pelaksanaan dan mempunyai waktu penuh untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi.
Sangat dipertanyakan apabila kepala sekolah menunjuk orang yang tidak mengerti teknis  pembangunan dan tidak mempunyai waktu penuh. Kuat dugaan kepala sekolah sengaja menempatkan seseorang yang tidak menguasai teknis pembangunan dan tidak ada waktu penuh agar pelaksanaan kegiatan revit termasuk pembelanjaan material dapat dikuasai oleh kepala sekolah untuk kepentingan tertentu.

Atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dan instansi terkait diharapkan dapat melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program revitalisasi di SDN 4 Karang Anyar. Penelusuran diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, pembagian kewenangan, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program revitalisasi satuan pendidikan merupakan kegiatan yang harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat, mulai dari kepala sekolah, P2SP hingga tenaga pelaksana di lapangan, harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan resmi.   membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala SDN 4 Karang Anyar maupun pihak terkait guna melengkapi pemberitaan ini.(Red) 
SPONSOR
Lebih baru Lebih lama