BOGOR —11 NOVEMBER 2026, Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) secara resmi mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, melalui surat tertanggal 09 November 2026.
Permohonan tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama empat tahun anggaran, yakni 2021, 2022, 2023, dan 2024.
Dalam surat bernomor **10.059/A/SUKMA/BOGOR/XI/2026**, SUKMA meminta sejumlah dokumen penting, meliputi:
1. Laporan dan realisasi penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2021–2024.
2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBDes Tahun Anggaran 2021–2024.
3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2021–2024.
Ketua/Pengurus Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) menyampaikan bahwa permohonan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran publik.
Menurut SUKMA, Lembaga dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, dialokasikan, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
SUKMA juga menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Permohonan informasi tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Dalam suratnya, SUKMA meminta PPID Pemerintah Desa memberikan tanggapan dan jawaban tertulis sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
**SUKMA berharap Pemerintah Desa dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam memenuhi permohonan tersebut.** Keterbukaan dokumen anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
SUKMA menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
**Transparansi adalah kewajiban, bukan sekadar pilihan.**
(Tim Redaksi)
